makalah tentang pelayanan publik. Buku ini menjelaskan konsep good governance dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publlik yang mencerminkan praktik governance yang baik. makalah tentang pelayanan publik

1 Pelayanan Publik 3. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,. 2009 Tentang Pelayanan publik . Bab 6 berisi tentang Komunikan dalam Pelayanan Publik. Disusun oleh : Indriani Rahmawati 17632011027 Fisip pagi IV PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO 1 f KATA. Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi; c. Kualitas Pelayanan 1. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan. Karakteristik Pelayanan Publik. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Hal yang sama dilakukan Samsara dengan meneliti inovasi pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya (Samsara, 2013), maupun Handrisal, Nazaki, dan Hafiz dengan. 3 lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak. D. Sebagai salah satu persyaratan memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Teori Administrasi. 4 Achmad Dwiky Kurniawan, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Di Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kabupaten Lamongan, Kebijakan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 3, September-Desember 2015, Hal 171. Baca Artikel. 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut. Dugaan Maladministrasi Pelayananan Publik di Indonesia Per Tanggal 4 Januari 2016 No Laporan Dugaan Maladministrasi Jumlah Laporan. pelayanan publik aparat yang bertugas dalam hal ini adalah pegawai harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturannya. Inovasi Pelayanan Publik Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. 1. UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Dalam upaya mengendalikan kegiatan pelayanan publik diperlukan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Mata Kuliah: Komunitas. Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Dalam Undang-undang. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M. 2 Saran. Mewujudkan pelayanan prima meruapakan sebuah keniscayaan setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pembuatan sistem whistle blower dan perbaikan mekanisme. PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BATAM. Dari pengertian di atas, dapat ditarik 3 konsep dasar tentang pelayanan publik yaitu: (a) pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleahMakalah korupsi dan pelayanan publik. Empati ( empathy) Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa. 3 Saran Setelah menulis makalah ini, saya sebagai penulis makalah dengan judul “Korupsi dan Pelayanan Publik” ingin memberikan saran dan ajakan kepada pembaca makalah ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pemahaman materi Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia tentunya dalam ruang lingkup Administrasi Publik. Sos. Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik DiPolitik, Komunikasi dan Pelayanan Publik: Paradigma Komunikasi dalam Perspektif Etika Pemerintahan AG. Manfaat: 1. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu ketepatan waktu, dan. “PelaksanaanFungsi Hukum AdministrasiNegara”, makalah. M anajemen Pelayanan. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala. Diharapkan juga dengan penulisan makalah ini dapat menambah wawasan tentang good governance secara. Kelompok Pelayanan Administrasi Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam melaksanakan kewenangan sebagianUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Dalam UU Pelayanan Publik pengawas eksternal terdiri dari masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Indra Bastian, Ph. Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali. Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi dari pemerintahan yang sifatnya eksekutif, melalui kebijakan yang dibuat untuk memberi kepuasan kepada masyarakat,. E-Journal Pemerintahan Integratif. Alasan-alasannya antara lain sbb : Kegiatan pemerintah bersifat monopoli, tanpa. 8Mardiasmo, Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik, Makalah yang disampaikan dalam Konggres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), MakasarIntegitas dalam Aspek Pelayanan Publik Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD setempat dalam menjalankan kewenangan menjalankan otonomi daerah dapat membuat peraturan daerah, dalam membuat peraturan daerah tentu saja berpedoman pada ketentuan Undang Undang No. PerMendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Wignyosoebroto, 2005 : 28-29). Menurut Edward H. Dalam penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi organisasi pemerintah khususnya UPTD Terminal Mangkang selaku pengelola. Related Papers. Hal ini dikarenakan SDM aparatur. Di dalam makalah ini terdapat latar belakang, tujuan, formulasi isi tulisan dan bagaimana membuat kesimpulan dan saran mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik ini yang telah saya pelajari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang “Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ”. Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan e-government di Indonesia yang masih berkutat dengan masalah teknis. Pada makalah ini penulis menuliskan kasus pelayanan yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Adapun laporan tersebut mengenai permasalahan pelayanan publik di kota Palembang, pelayanan publik di kota Palembang masih kurang baik, sebagaian pengaduan tersebut, antara lain kurang maksimalnya pelayanan publik di Disduk capil kota Palembang seperti perekaman (E-KTP) dan masih adanya pungli. 1. No. Rostiena Pasciana. 2. 2. Pelayanan publik terdiri dari dua kata yaitu pelayanan dan publik. Tentang Aparatur Sipil Negara. MAKALAH PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN. Kumpulan Judul Contoh Tesis Pelayanan Publik. JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA VOLUME 2, NOMOR 1, April 2018: 32-42 33. Karena pelayanan publik salah satu output dari proses pemerintahan, sungguh riskan rasanya apabila pada implementasinya masih belum optimal dimasyarakat. 1990,5 yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. 9 Pelayanan Publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan. 2012. The 21 Century Organization. 4. bertajuk kebijakan publik ini adalah aspek pelayanan publik. Manfaat Praktis: a. Kegiatan Own Motion Investigation (OMI) terkait tata kelola pelayanan publik desa merupakan bagian fungsi pencegahan yang melekat pada Ombudsman RI selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Makalah ini memuat tentang “tentang Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah”. 1. 1 Definisi Pelayanan Publik Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk. Makalah Ujian Tengah Semester Pelayanan Publik. 21 NIP. 3 Bulan Juli-September 2011 Bennis,W. doc. Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori. 63/KEP/M/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran 2. 1. Buku ini menjelaskan konsep good governance dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publlik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Oleh karena tim penulis membuat makalah ini dengan judul “Asas Pelayanan Umum Mengandung Unsur Dasar Kondisi Kebutuhan & Kemampuan Masyarakat” ,dan. Dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penugasan kepada MENPAN, pemerintah mewajibkan kepada seluruh lembaga pemerintahagar memiliki standar pelayanan public yang mengacu pada Pasal 8 Undang Undang No. 2. BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya; b. MAKALAH PELAYANAN PUBLIK (RAHMAWATI, D. Tersedianya informasi yang real time mengenai tahapan/proses layanan yang diminta/dibutuhkan. 68. R. Ombudsman dan Pelayanan Publik. PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemahaman mengenai inovasi di sektor publik. Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. 1. c. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan menurunkan biayaE-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN) Joko Tri Nugraha. 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kamis, 27 Juni 2019 | 05:00 WIB; Oleh : Administrator; Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB),. 02. . Pelayanan Publik 2. Tinjauan Kritis. Layanan public yang prioritas ditingkatkan. Lingkup Akuntansi Sektor Publik Prof. Pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki tingkat kompleksitas tinggi (padat modal, padat karya dan padat tekhnologi) yang sangat diperlukan dalam. Dalam makalah ini kami membahas “Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti. Buku berjudul Pelayanan Publik Berbasis Digital ini membahas prolog hingga epilog tentang pentingnya era digital beserta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama E-Government, E-Commerce dan E-Service. 1, Juni 2021, 78-93. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional). model pelayanan publik baru (new public service) (Dwiyanto 2008:138). Purwastuti, Cikusin, dan Hayat meneliti mengenai pelayanan publik berbasis good governance di Kantor Imigrasi Kelas I Malang (Purwastuti, Cikusin, & Hayat, 2020). Latar Belakang Masalah Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang. Dari hasil survei tersebut didapatkan sebanyak 18% masyarakat setuju adanya peningkatan pelayanan. Menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi. Untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik mematuhi pengawasan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 15 me-ngenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Tabel 1. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. Diharapkan tidak mengubah-ubah jadwal pelayanan secara tiba-tiba yang membuat pengguna saat datang kebingungan. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Disusun oleh : Indriani Rahmawati 17632011027 Fisip pagi IV PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO 1 f KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah. 25+ million members. 17 No. Telah disadari oleh berbagai pihak bahwa salah satu kelemahan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. 7 No. 2. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja. Pelayanan publik dalam suatu negara dilakukan dalam. Itu merupakan pertanyaan mendasar dari sebagian besar masyarakat. 4. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki peran melayani publik, dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan,. Data yang. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan analisa mengenai 8PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN. Asas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan belum dapat. Di dalam makalah Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) diatas telah dijelaskan mengenai . Lalat Belakang. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini ialah untuk salah satu metode pembelajaran bagi mahasiswa/i (Universitas Djuanda) dalam memenuhi tugas mata kuliah (Teori Administrasi Negara Semester III). Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 25/2009 tentang pelayanan publik juga berupaya mengarahkan pola pikiran pelayanan publik. Dalam kehi-. Etika sering dilihat sebagai suatu elemen yangNomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Pelayanan publik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, "pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan. adanya indikasi pelaksanaan birokrasi yang rumit, terlalu birokratis, tidak efektif dan efisien, tidak akuntabel. 63/KEP/M. (2014). PAN/7/2003 dan UU No. Contohnya, perusahaan penerbangan yang mengalami kecelakaan, dari sisi kehumasan. Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat. ii BAB I PENDAHULUAN 1. 1o . Definisi Oerasional Tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang diukur dengan menggunakan 14 unsur pelayanan dalam Kepmenpan No. 1) Mahasiswa -mahami dan menjelaskan definisi dan karakteristik pelayanan 2) Mahasiswa mampu me-mahami dan menjelaskan pendekatan pelayanan publik 3) Mahasiswa mampu memahami dan men-jelaskan azas dan prinsip pelayanan publik 4) Mahasiswa mampu me-mahami dan.